Fajarbombana.com, Rumbia – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, memberikan teguran keras terhadap managemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanduale Bombana.
Teguran itu dilakukan Iskandar, saat rombongan anggota legislatif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Tanduale, menyusul setelah adanya informasi terkait rumah sakit bertaraf internasional itu menghentikan pelayanan medis, Jum’at, (15/11/2024).
Rombongan anggota DPRD itu mendapati situasi pelayanan yang mogok disebakan keterlambatan pembayaran insentif dan gaji tenaga kesehatan (nakes) yang belum diterima sejak Juni 2024.
Tidak hanya layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) saja yang tutup, bahkan sejumlah Poli seperti poli spesialis, termasuk Poli Jantung, Bedah, dan Mata, tidak beroperasi alias mogok
Iskandar, selaku ketua DPRD memerintahkan kapada managemen RSUD Tanduale dan Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan masalah itu untuk memulihkan kembali pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dirumah sakit tersebut.
“Tidak boleh kita bermain-main dengan pelayanan di IGD. ini menyangkut nyawa manusia,” tegas Iskandar.
Politisi asal kabaena itu juga langsung berkoordinasi dengan dengan Badan Keuangan Daerah agar pembayaran insentif para tenaga medis segera dicairkan.
Sekretaris RSUD Tanduale, Apt. Muh. Alwi, S.Si., MM., mengaku jika gaji tenaga kontrak dari Juni hingga November 2024, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang SK-nya baru diterima pada 29 Oktober, sehingga keterlambatan pembayaran gaji disebabkan oleh perubahan anggaran yang belum terealisasi sepenuhnya dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) agar secepatnya diselesaikan.
Lebih lanjut, Iskandar menegaskan, sistuasi ini merupakan darurat yang harus segera diselesaikan supaya masyarakat bisa kembali mendapatkan layanan kesehatan.
